Legalitas di Ujung Tanduk Ketika Hukum Tidak Lagi Sakral. legalitas hukum mulai kehilangan makna ketika hukum tidak lagi dijalankan secara adil, netral, dan bermoral. Faktor seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan hukum yang tidak relevan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Akibatnya, muncul ketimpangan, ketidakpastian, dan potensi konflik sosial. Untuk mengembalikan kesakralan hukum, diperlukan reformasi sistem hukum, penegakan yang adil, serta edukasi hukum kepada masyarakat sejak dini.

Apa Itu Legalitas Hukum?

Legalitas hukum adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pelindung keadilan, penjamin hak asasi manusia, dan pengatur perilaku sosial. Namun, apa yang terjadi jika hukum mulai kehilangan kekuatannya? Di sinilah kita mulai melihat hukum tidak lagi dianggap sakral.

Mengapa Hukum Bisa Kehilangan Kesakralannya?

Beberapa faktor dapat menyebabkan legalitas hukum berada di "ujung tanduk", antara lain:

1. Korupsi dalam Penegakan Hukum

Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik suap dan gratifikasi, keadilan menjadi barang dagangan. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

2. Politik Hukum yang Tidak Netral

Hukum yang seharusnya berdiri netral malah digunakan sebagai alat kekuasaan. Ini menciptakan ketimpangan hukum dan menjadikan legalitas sekadar formalitas tanpa makna.

3. Kebijakan Inkonsisten dan Tidak Progresif

Sering kali hukum tidak mampu mengikuti perubahan zaman, terutama di era digital. Ketika hukum ketinggalan zaman, publik cenderung mengabaikannya.

Dampak Ketika Legalitas Hukum Tidak Lagi Dihargai

Jika masyarakat tidak lagi mempercayai hukum, konsekuensinya serius:

• Meningkatnya main hakim sendiri
• Turunnya investasi karena ketidakpastian hukum
• Ketimpangan sosial dan hukum yang tajam
• Radikalisasi karena rasa ketidakadilan

Upaya Mengembalikan Kesakralan Hukum

Mengembalikan kepercayaan pada legalitas hukum bukan perkara mudah, namun bukan tidak mungkin. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Reformasi Hukum yang Transparan

Perubahan hukum harus melibatkan publik dan dilakukan secara terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, baik terhadap rakyat biasa maupun pejabat tinggi.

3. Pendidikan Hukum Sejak Dini

Masyarakat perlu dididik untuk memahami dan menghargai hukum, bukan sekadar takut pada hukuman.

Kesimpulan: Jangan Biarkan Legalitas Mati di Atas Kertas

Legalitas hukum berada di ujung tanduk bukan sekadar kumpulan pasal. Ia adalah cermin nilai dan moral suatu bangsa. Ketika hukum kehilangan kesakralannya, maka kehancuran moral dan sosial hanya tinggal menunggu waktu. Mari kita jaga legalitas hukum dengan integritas, akuntabilitas, dan kesadaran kolektif.

Jika anda tertarik pada website ini, anda dapat klik disini